 |
Makna
Kepemimpinan
Kepemimpinan
merupakan salah satu jalan yang paling efisien untuk manusia dalam menggapai
sebuah tujuan. Dalam setiap kehidupan manusia, aspek kepemimpinan merupakan
sebuah hal paling fundamental untuk mengatur, mengorganisir sebuah kepentingan
demi kemashlahatan bersama. Mulai dari aspek yang paling dasar, yaitu keluarga
butuh namanya seorang pemimpin keluarga, lalu berlanjut dalam masyarakat perlu
adanya seorang ketua RT, sampai ke dalam struktur negara butuh seorang
pemimpin, biasanya dijabat oleh Presiden, Raja, Perdana Menteri, atau Kanselir.
Kepemimpinan
adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau
bekerja dengan sukarela dalam mencapai tujuan kelompok (Terry, 1986).[1]
Selain itu menurut kepemimpinan dapat diartikan juga sebagai proses untuk
mengatur segala aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usahanya
untuk mencapai penetapan dan pencapaian tujuan yang telah didiskusikan.[2]
Apabila kembali melihat masa lalu, kepemimpinan yang adil adalah kunci dari
segala permasalahan setiap rakyat dari masa ke masa, mulai dari datangnya
Rasullulah ﷺ di Kota Madinah menjawab terkait permasalahan perpecahan kabilah
Aus dan Khazraj, jauh sebelum itu kita mengenal para Nabi pendahulu seperti,
Nabi Daud alaihissalam yang
memerintah Bani Israil dengan adil, lalu dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal dengan mukjizatnya
yang beragam, Beliu juga dikenal sebagai orang yang bijaksana bagi rakyatnya.
Indonesia sendiri juga memiliki banyak figur pemimpin seperti I.r. Soekarno
dari kalangan Nasionalis, Jendral Soeharto dari kalangan Militer, B.J. Habibie
dari kalangan intelektual Muslim, dan Abdurahman Wahid dari kalangan Nahdlatul
Ulama. Kepemimpinan memang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan, namun
tak jarang wewenang yang diberikan itu membuat seorang pemimpin lupa dengan
tugasnya lalu menggunakan kekuasaanya untuk kepentingan pribadi dan memperkaya
diri. Maka kepemimpinan yang baik adalah harus dibangun dengan intelektualitas
yang tinggi, berilmu, serta mampu menjalin komunikasi dengan bijak baik dengan
segala pihak.
Kepemimpinan
Profetik
Kepemimpinan
Profetik adalah salah satu konsep kepemimpinan yang menghapuskan penghambaan
kepada sesama manusia dan hanya terpusat kepada Allah ﷻ. Kepemimpinan Profetik
sendiri adalah bersumber dari analisa Al-Quran dan perilaku para nabi, terutama
Nabi Muhammad ﷺ. Kepemimpinan Profetik sendiri berkonsep berdasarkan Al-Imran
ayat 110 yang intinya adalah kepemimpinan yang membawa misi: Humanisasi,
Liberalisasi, Trandensi.
Profetik
berasal dari kata prophet yang
berarti Nabi, sehingga Kepemimpinan Profetik dapat diartikan sebagai kemampuan
seseorang untuk mempengaruhi orang lain mencapai tujuan sebagaimana yang dilakukan
oleh para Nabi dan Rosul.[3] Ilmu
sosial profetik tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tapi juga
memberi petunjuk ke arah mana transformasi dilakukan, untuk apa, dan oleh
siapa. Ilmu sosial profetik mencoba untuk melakukan reorientasi terhadap
epistemologi, yaitu reoreintasi terhadap mode
of thought dan mode of inquiry (Kuntowijoyo, 1991).
Dalam
3 misi tadi ada tiga hal yang menjadi fokus utama, yang pertama adalah
Humanisasi. Humanisasi sendiri berarti bahwa kita sebagai seorang hamba harus
menyembah kepada Zat yang menciptakan kita, yaitu Allah ﷻ, selain itu kita juga
harus memposisikan manusia sebagai orang memiliki martabat yang tinggi sebagai
makhluk yang sempurna, jangan sampai ada pelanggaran hak-hak antara manusia
satu dan lainya. Yang kedua adalah liberalisasi, bagaimana kita seorang manusia
dalam melihat kezaliman harus senantiasa melawan pihak-pihak yang menindas,
seperti konsep imperialisme dan kolonialisme, maka jelas dalam Pembukaan UUD
1945 disebutkan bahwa “Penjajahan diatas
dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan”. Yang ketiga adalah misi Trandensi, yaitu manifestasi dari misi
humanisasi dan liberalisasi yang diartikan bahwa setiap manusia harus
senantiasa ikhlas dalam menjalankan aktivitasnya.
Ekonomi Yang Berdikari
Perlu
diketahui bahwa Indonesia sendiri berada dalam cengkraman kapitalisme, hal ini
dibuktikan dengan sistem perekonomian kita yang bergantung dengan luar negeri
misal IMF, World Bank dalam pinjamanya. Hal ini menyebabkan negara harus
berhutang kepada debitur dan menyebabkan produksi-produksi komoditas negara
terhambat karena lilitan utang. Untuk hal ini utang merupakan aspek yang
membuat sebuah negara tidak bisa berdikari dalam segi ekonomi, karena tidak
memiliki kekuatan untuk mengatur perekonomian sendiri karena bergantung dengan
pihak lain. Beberapa aset negara pun dalam beberapa bidang masih dikuasai oleh pihak
asing, dan hal ini lah yang berdampak pada pendapatan ekonomi negara.
Dalam
praktek perekonomian Indonesia, memiliki dasar Pancasila dan juga UUD 1945.
Dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea 4 dijelaskan bahwa salah satu tujuan
negara ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,dalam hal ini
ekonomi menjadi salah satu indikator dalam keadilan itu sendiri. Menurut
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi,[4] “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar asas kekeluargaan”. Seperti bunyinya dalam pasal 33 tercantum
dasar demokrasi perekonomian negeri ini, bahwa dalam praktiknya harus
menjunjung tinggi asas kekeluargaan tanpa merugikan salah satu pihak. Melihat
permasalahan diatas jelas bahwa bangsa ini dirugikan dengan
kepentingan-kepentingan asing.
Pada
pasal 33 tersebut terdapat kata kunci yang seperti “Perekonomian” yang bermakna meliputi seluruh wadah kegiatan
ekonomi,[5] ada
Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang ditujukan untuk mengelola kekayaan
negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat itu sendiri. Sedangkan kata
“Disusun” artinya adalah bahwa perekonomian tidak dibiarkan berdiri sendiri
melalui mekanisme pasar yang kita kenal dengan Invisible Hand. Negara memiliki andil dalam mengatur kegiatan
perekonomianya dengan mengintervensi kebijakan, menata kembali dengan wujud
yang sesuai dengan keadaan demi terjaminya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Perekonomian
Indonesia sangatlah kompleks, dengan banyaknya sumber daya alam yang melimpah,
dan juga banyaknya rakyat dari sabang sampai merauke menyebabkan banyaknya
interpretasi mengenai ekonomi kerakyatan itu sendiri. Ekonomi kerakyatan yang
berdasarkan pancasila adalah kegiatan perekonomian yang digerakan melalui 3
aspek, yaitu ekonomi sosial, dan moral.
Kepemimpinan Profetik Untuk Ekonomi Berdikari
Untuk
menciptakan ekonomi yang berdikari perlunya sebuah kepemimpinan yang padu
antara pemberi kebijakan dan juga akar rumput yang berarti rakyat. Rakyat
sendiri perlu memahami bahwa hidup mereka bergantung terhadap apa yang akan
mereka lakukan. Maka apabila melihat sekarang mereka hanya dibutakan oleh
produk-produk kapitalisme yang merajalela disana-sini. Mereka terlalu
mendewakan kapitalisme yang sebenernya adalah sebuah sistem yang merusak secara
perlahan. Ketergantungan konsumsi menyebabkan rakyat dapat buta akan segala hal
dan pasti akan melakukan segala hal untuk mencapainya. Maka dari itu pentingnya
misi humanisasi agar kita terbebas dari belenggu dari sistem yang merusak ini.
Maka
pada misi kedua adalah liberalisasi, umat sebagai aktor yang berada di akar
rumput perlu pemahaman yang lebih mengenai konsep ekonomi yang sesuai dengan
Islam. Bahwa dalam menciptakan ekonomi yang berdikari perlu adanya kekeluargaan
yang kuat, saling membantu satu sama lain, dan yang terpenting adalah rasa
saling percaya bahwa kita disatukan oleh Ukhuwah Islamiyah. Maka tahap
selanjutnya adalah kepada orang yang berada diatas, yaitu seorang Pemimipin.
Seorang pemimpin umat harus paham terkait urgensi dari perbaikan ekonomi itu
sendiri, maka penting sebagai seorang pemimpin yang beragama muslim untuk paham
tentang sifat-sifat Nabi Muhammad ﷺ seperti Shidiq,
Amanah, Tablig, Fatanah. Hal-hal ini bisa dipelajari dalam
lembaran-lembaran sejarah yang berada dalam Al-Quran, berisikan firman-firman
oleh sebagai petunjuk kehidupan Allah kepada makhluknya, selain itu juga berisi
pelajaran orang-orang terdahulu. Selanjutnya ada Hadis Rasullulah ﷺ, berisikan
sunnah-sunnah Nabi dan juga penjelas dari Al-Quran. Dalam mempelajari Sifat
Kepemimpinan Profetik kita dapat membaca Sirah Nabawiyah yang berisi tentang
cerita perjalananan Nabi Muhammad ﷺ dalam berdakwah, membangun pemerintahan,
politik ekonomi, sosial, perang dan masih banyak yang lain. Penting juga untuk
seorang pemimpin muslim paham terkait agama Islam itu sendiri, karena sebuah
kepemimpinan perlu didasari dengan Al-Fahmu,
yaitu kepahaman. Maka tak jarang kita melihat pemimpin yang tidak paham
terkait urgensi dari kepemimpinan itu sendiri, dan akhirnya menyebabkan
pemimpin itu tidak amanah. Ketika seorang pemimpin itu paham terkait amanah
yang diberikan, maka dia akan selalu memperjuangkan hak-hak rakyat yang
tertindas, termasuk dalam segi ekonomi yang berada dalam cengkraman
kapitalisme.
Maka
untuk mewujudkan ekonomi berdikari perlunya strategi dari seorang pemimpin
dalam pembangunan negara, perlu adanya usaha untuk meningkatkan kemampuan dan
memberdayakan masyarakat agar lebih aktif dalam kegiatan perekonomian dengan
asas kebersamaan. Asas kerakyatan mengandung arti dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat itu sendiri, bahwa dalam praktek perekonomian haruslah berpihak
terhadap rakyat. Asas inilah yang menjadikan sendi dalam kehidupan negara yang
telah lama berjuang dari penjajahan kapitalisme dan imperialisme untuk
menentukan tujuan bangsa dan mengatur negaranya sendiri agar terciptanya
ekonomi yang berdikari.
Sumber Foto : Google
Sumber Foto : Google
[1]
Sri Wintala Achmad, Falsafah
Kepemimpinan Jawa, (Bandung : Araska, 2018), hlm. 17.
[2] Ibid.
[4] Sekertariat
Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Jakarta, 2014), hlm. 165.
[5]
Sri Edi Swasono, “Kelengahan Ideologis Dan Kelengahan Kultural” 10 November
2015, hlm. 25.
0 Komentar